Jumat, 21 Oktober 2011

Azas Pembuktian Terbalik, Kenapa Tidak?


Dalam ranah penegakan hukum selama ini kita kenal istilah azas praduga tidak bersalah atau dikenal juga dengan istilah presumption of innouncence. Inilah azas yang digunakan dalam penegakan hukum di Indonesia. Azas ini digunakan dengan alasan menghargai hak azasi manusia dalam kaitan kesamaan kedudukan seseorang dimata hukum dan ini sesuai dengan UUD 1945. Dalam pelaksanaan di lapangan memang tepat digunakan mengingat Negara kita yang menerapkan sistem demokrasi, dimana kesamaan hak dan kebebasan dijunjung tinggi. Azas praduga tidak bersalah ini menyaratkan penegak hukum membuktikan tuduhan terhadap tertuduh dalam suatu kasus saat persidangan. Bukti bukti yang menguatkan tuduhan harus dipersiapkan oleh penuduh yang berhubungan dengan pelanggaran atas perundangan. Ketika tuduhan bisa dibuktikan maka kewenangan hakim untuk memutuskan perkara sesuai dengan perundangan. Sejauh ini penerapan azas ini berhasil membawa tertuduh terbukti bersalah sesuai perundangan. Namun tidak sedikit juga kasus yang tidak terbukti dikarenakan dari aparat penegakan hukum yang kurang kuat dalam menghadirkan bukti bukti di persidangan. Suatu sistem yang diciptakan manusia sangat mungkin terjadi banyak kekurangan, dan ini wajar. Untuk itulah perlu adanya penyeimbang dalam penegakan hukum.
Disamping adanya azas praduga tidak bersalah, ada juga azas pembuktian terbalik atau dikenal juga dengan istilah presumption of guilt. Secara prinsip kedua azas ini berseberangan, namun secara tujuan azas ini sama untuk membuktikan kebenaran atas suatu tuduhan. Perbedaan terletak pada pihak yang membuktikan kebenaran bukti atas tuduhan suatu pelanggaran. Dalam azas pembuktian terbalik pihak yang berkewajiban membuktikan kebenaran tuduhan adalah pihak tertuduh. Dimana dia harus bisa membuktikan bahwa tuduhan atas dirinya tidak benar. Ini merupakan sebuah jawaban atas kelemahan penegakan hukum dengan menggunakan azas praduga tidak bersalah, dimana pihak penegak hukum yang kurang kuat. Azas ini juga bisa diterapkan pada kasus khusus dimana pihak tertuduh lah yang seharusnya membuktikan bahwa tuduhan yang dialamatkan kepadanya tidak benar. Saya melihat ini sebagai bentuk pelengkap azas atas penegakan hukum di negeri ini. Selama tidak mengurangi dan tetap menjunjung tinggi hak azasi manusia dari tertuduh, penegakan hukum dengan menggunakan azas pembuktian terbalik bisa dilakukan. Sekarang yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah kesiapan dari aparat penegak hukum dalam mengeksekusi kedua azas ini secara berimbang dan matang. Adanya keseimbangan bukti dan fakta persidangan akan membuat kebenaran dapat dibuktikan. Terlihat klise, namun cukup dapat membantu dalam pengungkapan sebuah kasus yang mengalami keruwetan dalam hal pembuktian. Semoga penegakan hukum bisa berjalan sebagai mana mestinya tanpa adanya pihak yang merasa tersakiti atas sebuah penegakan hukum.
Perlunya kajian secara lebih mendalam atas pengungkapan sebuah kasus menjadi kunci dari penegakan hukum yang memihak pada kebenaran. Kedua azas ini hanya sebagai tool untuk jalan masuk pengungkapan kebenarn atas sebuah tuduhan.

Tidak ada komentar: